Musyawarah Desa Perencanaan adalah sebuah forum atau pertemuan yang diadakan oleh pemerintah desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk perangkat desa, seluruh elemen masyarakat desa , tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok masyarakat lainnya. Tujuan utama dari musyawarah ini adalah untuk membahas, merumuskan, dan menyepakati rencana pembangunan desa. dimana musyawarah desa perencanaan rutin dilaksanakan setiap tahunnya tepatnya bulan juni tahun berjalan dan paling lambat dilaksanakan minggu ke empat di bulan juni.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Musyawarah Desa Perencanaan:

Tujuan Musyawarah Desa Perencanaan

1. Partisipasi Masyarakat: Memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, sehingga rencana yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. Prioritas Pembangunan: Menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran atau jangka waktu tertentu.
3. Penggalian Potensi: Mengidentifikasi dan menggali potensi sumber daya alam, ekonomi, dan sosial budaya yang dimiliki oleh desa untuk dimanfaatkan dalam pembangunan.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana pembangunan desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi proses serta hasilnya.

Proses Musyawarah Desa Perencanaan

1. Persiapan:
   • Pemerintah desa mengumumkan rencana pelaksanaan musyawarah desa kepada masyarakat.
   • Mengundang semua elemen masyarakat desa, termasuk tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan kelompok masyarakat.
2. Pelaksanaan:
   • Musyawarah dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
   • Memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan.
   • Mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi desa.
   • Mengumpulkan usulan dan aspirasi dari masyarakat.
   • Menyusun dan menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan desa.
3. Penyusunan Rencana:
   • Berdasarkan hasil musyawarah, pemerintah desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu enam tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk satu tahun.
   • RPJMDes dan RKPDes harus disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
4. Pengesahan dan Implementasi:
   • Hasil musyawarah desa dan rencana yang disusun harus disahkan oleh kepala desa dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan persetujuan.
   • Setelah disetujui, rencana tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan pengawasan dari BPD dan masyarakat.

Manfaat Musyawarah Desa Perencanaan

1. Kesesuaian dengan Kebutuhan: Memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat desa.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap pembangunan desa.
3. Pengembangan Potensi Lokal: Mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi lokal desa secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Kualitas Pembangunan: Meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembangunan desa melalui perencanaan yang matang dan partisipatif.

Musyawarah Desa Perencanaan adalah elemen kunci dalam tata kelola desa yang baik dan berkelanjutan, memastikan bahwa pembangunan desa dilaksanakan secara inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.